Pemerintah Buka Pintu Diskusi dan Pendalaman Terkait Dana Aspirasi
JAKARTA - Menkeu Agus Martowardojo mimilih jalan kompromi terhadap usul dana dapil yang diajukan Partai Golkar. Pengganti Sri Mulyani itu bersedia membahas usul kontroversial tersebut.
Menurut Agus, pemerintah membuka pintu untuk melakukan diskusi dan pendalaman lebih jauh mengenai usul dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR tersebut. ''(Dana aspirasi) itu salah satu yang akan dibicarakan dalam panja (panitia kerja badan anggaran, Red),'' ujarnya saat ditemui sebelum rapat kerja dengan Komisi XI DPR kemarin (7/6).
Padahal, sebelumnya, dalam jawaban tertulis di paripurna DPR, Agus mengatakan bahwa penyaluran dana APBN yang melibatkan anggota DPR tersebut bertentangan dengan sejumlah UU, termasuk UU Keuangan Negara. Selain itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa juga menolak secara tegas usul Golkar tersebut. Kini Menkeu bersiap membahas setelah anggota DPR dari Golkar yang juga Ketua Badan Anggaran Harry Azhar Aziz mengisyaratkan pembahasan RAPBN 2011 akan deadlock.
Namun, saat Menkeu sudah siap membahas usul itu, fraksi-fraksi di DPR ramai-ramai menolak. Kemarin FPDIP dan FPPP secara resmi menolak. Sebelumnya, Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga menolak. Sekjen PKS yang juga Wakil Ketua DPR Anis Matta sudah menyatakn tak setuju terhadap usul partai berlambang beringin tersebut.
Agus mengatakan, sebenarnya, dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR pada 1 Juni lalu, sudah ada kesepakatan untuk membahas usul dana aspirasi itu. ''Jadi, nanti kami diskusikan secara intensif di panja,'' tuturnya.
Harry Azhar Aziz mengatakan, Badan Anggaran DPR dan pemerintah sudah sepakat membentuk empat panja dalam pambahasan APBN 2011, yakni panja asumsi makro ekonomi, panja rencana kerja pemerintah, panja belanja pemerintah pusat, dan panja belanja daerah. ''Usul dana aspirasi akan dibahas di panja rencana kerja pemerintah,'' terangnya.
Karena itu, lanjut Harry, sama sekali belum ada sikap resmi dari pemerintah, apakah menerima atau menolak usul dana aspirasi tersebut. Bahkan, di tingkat fraksi, belum ada sikap resmi yang disampaikan ke Badan Anggaran DPR.
''Jadi, baik pemerintah maupun fraksi-fraksi di DPR setuju membahas di panja, tidak ada yang secara resmi menolak karena dibahas saja belum, kok mau menolak. Tadi, saya juga baru saja bertemu Menkeu dan dia setuju membahas lebih lanjut di panja,'' paparnya.
0 comments:
Post a Comment